INFOTANGERANG.ID- Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2025 atau HTN ke-65 pada Rabu, 24 September 2025, sekelompok masyarakat di Jakarta memilih merayakannya dengan aksi turun ke jalan.
Sejak pagi, ribuan massa dari organisasi tani, buruh, mahasiswa, hingga komunitas warga sudah berkumpul di sekitar Lapangan Ikada, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Momen peringatan Hari Tani Nasional 2025 ini mereka gunakan untuk menegaskan tuntutan reforma agraria sejati dan menyuarakan penolakan terhadap praktik perampasan tanah yang dinilai masih terjadi di banyak daerah.
Untuk menjaga kelancaran jalannya aksi, Polres Metro Jakarta Pusat bersama aparat terkait lebih dulu menggelar apel pasukan serta Tactical Wall Game (TWG) pada pukul 06.00 WIB.
“Sebanyak 8.340 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov Jakarta disiapkan di beberapa titik, baik di kawasan Gambir maupun sekitar Gedung DPR/MPR RI,” kata Ruslan, sebagaimana dilansir dari Kompas.com pada Rabu, 24 September 2025.
Meski belum ada konfirmasi resmi soal aksi di kompleks parlemen, aparat tetap berjaga di area DPR/MPR Senayan.
Enam Tuntutan Demo Hari Tani Nasional 2025
Dalam aksi demo Hari Tani Nasional 2025, Serikat Petani Indonesia (SPI) mengajukan enam poin penting yang mereka nilai mendesak untuk diwujudkan, yaitu:
1. Penyelesaian Konflik Agraria
Mendesak pemerintah segera menuntaskan berbagai konflik agraria yang dihadapi anggota SPI maupun petani di seluruh Indonesia.
Selain itu, mereka menolak segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi yang kerap terjadi dalam proses penyelesaiannya.
2. Pemanfaatan Lahan Perusahaan untuk Reforma Agraria
SPI meminta agar tanah milik perusahaan perkebunan maupun kehutanan dapat dialihkan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
3. Penertiban Kawasan Hutan Masuk dalam Reforma Agraria
Program Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dijalankan Satgas PKH diharapkan tidak berdiri sendiri, melainkan dijadikan bagian dari pelaksanaan TORA.
4. Revisi Perpres Reforma Agraria
SPI menuntut perubahan terhadap Perpres Percepatan Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023 agar lebih selaras dengan agenda kedaulatan pangan serta peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat desa.
5. Perubahan Regulasi yang Menghambat Petani
Mereka juga mendorong revisi terhadap beberapa undang-undang, di antaranya:
- UU Pangan, agar benar-benar berpihak pada kedaulatan pangan,
- UU Kehutanan, untuk mendukung agenda reforma agraria,
- UU Koperasi, demi memperkuat peran koperasi petani, serta
- pembentukan UU Masyarakat Adat guna melindungi hak-hak komunitas adat.
6. Pencabutan UU Cipta Kerja dan Pembentukan Dewan Nasional
SPI menilai UU Cipta Kerja justru memperburuk ketimpangan agraria, menghambat kemandirian ekonomi, dan membuat ketergantungan pangan pada impor makin besar.
Oleh karena itu, mereka mendesak agar aturan ini dicabut.
Selain itu, SPI mendorong pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani untuk memastikan kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan dapat berjalan berkelanjutan.
Organisasi yang Terlibat Aksi Hari Tani Nasional 2025
Aksi besar ini diikuti berbagai organisasi, mulai dari Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia Provinsi Lampung, Komite Aksi Hari Tani Nasional, Komite Perjuangan Pertanian Rakyat (KPPR), Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria, BEM Si Kerakyatan, Aliansi Rakyat Menggugat, hingga beragam kelompok masyarakat lainnya.
Koordinator aksi dari Aliansi Reforma Agraria, Ruzaldi, menegaskan bahwa tahun ini mereka mengangkat tema:
“Tidak ada Kedaulatan Pangan tanpa Reforma Agraria Sejati, Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Perampas Tanah!”
Ruzaldi juga menyampaikan bahwa kaum tani bersama buruh, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat sipil bersatu turun ke jalan, untuk menuntut pemerintah benar-benar menjalankan reforma agraria dan menghentikan praktik perampasan tanah.
Rute Aksi Hari Tani Nasional 2025
Aksi dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB. Massa bergerak dari Stasiun Gambir 2 menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat, Balai Kota Jakarta, Patung Kuda Arjuna Wiwaha, hingga depan Istana Negara.
Mereka membawa spanduk besar berisi tuntutan pelaksanaan reforma agraria sejati dan penyelesaian persoalan ketimpangan agraria di Indonesia.
Polisi pun mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kepadatan lalu lintas di sejumlah titik.
“Arus kendaraan akan kami atur sesuai perkembangan di lapangan. Jika volume massa makin meningkat, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional,” terang Ruslan.
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
