INFOTANGERANG.ID- Persoalan sampah Tangsel kini bukan lagi persoalan sepele yang bisa ditutup dengan pembersihan rutin atau pengangkutan harian.
Di balik tumpukan yang kian menggunung, tersimpan masalah struktural yang perlahan menggerogoti kualitas lingkungan dan kehidupan warga.
Rapuhnya sistem pengelolaan sampah Tangsel dari hulu hingga ke hilir, membuat persoalan ini berkembang menjadi ancaman ekologis serius. Pendekatan darurat yang selama ini ditempuh dinilai gagal menjawab kompleksitas masalah yang ada.
Pandangan tersebut disampaikan eks Anggota DPRD Provinsi Banten, Zaid El Habib, yang menilai persoalan sampah di Tangsel tak akan selesai tanpa pembenahan menyeluruh pada tata kelola dan kepemimpinan pemerintah daerah.
“Pengelolaan sampah tidak bisa berjalan tanpa kepemimpinan yang kuat. Pemerintah kota seharusnya memimpin sebagai pengarah kebijakan, pengawas, sekaligus penjamin mutu sistem,” ujar Zaid.
Salah Arah Jika Warga Terus Disalahkan
Zaid menegaskan, narasi yang selama ini menempatkan warga sebagai biang keladi masalah sampah adalah penyederhanaan yang keliru. Kesadaran publik, menurutnya, tidak akan tumbuh di ruang yang sistemnya tidak adil dan tidak konsisten.
Persampahan adalah urusan publik yang membutuhkan keputusan politik, kebijakan teknis, dan keberanian eksekusi, bukan sekadar imbauan normatif.
Tangsel pun dinilai perlu segera keluar dari pola lama kumpul–angkut–buang yang sudah terbukti tak berkelanjutan, menuju sistem pengelolaan berbasis siklus dan nilai tambah ekonomi.
“Sampah itu soal cara pandang. Dikelola dengan benar, ia bisa menjadi sumber daya, bukan beban,” tegasnya.
Dari Rumah Tangga hingga TPA, Harus Terhubung
Menurut Zaid, solusi pengelolaan sampah harus dibangun sebagai rantai ekosistem, bukan kerja sektoral yang terputus.
Di tingkat rumah tangga, bank sampah berbasis komunitas perlu diperkuat agar tak sekadar menjadi simbol edukasi, tetapi juga penggerak ekonomi sirkular. Sampah organik dapat diolah melalui biopori atau teknologi ramah lingkungan seperti Black Soldier Fly (BSF/maggot) yang efektif menekan volume sampah.
Setiap kelurahan idealnya memiliki TPS3R sebagai pusat pengolahan lokal, sehingga tekanan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak terus membesar.
Di tingkat kecamatan, Refuse Derived Fuel (RDF) dinilai strategis untuk mengelola residu sekaligus menghadirkan energi alternatif. Sementara di TPA, penerapan sanitary landfill harus menjadi standar mutlak untuk mencegah pencemaran jangka panjang.
Seluruh konsep tersebut, kata Zaid, hanya akan menjadi wacana tanpa kebijakan yang tegas dan transparan. Pemerintah Kota Tangsel perlu segera memberlakukan pemilahan sampah dari sumber, disertai insentif dan disinsentif yang jelas.
Skema tarif berbasis volume juga dinilai lebih adil, khususnya bagi sektor komersial dan pasar tradisional yang selama ini menjadi penyumbang sampah terbesar. Sampah pasar sendiri perlu ditangani secara khusus dan tidak dicampur dengan sampah rumah tangga.
Di sisi lain, keterbukaan data persampahan harus menjadi fondasi agar publik bisa mengawasi kinerja pemerintah secara objektif. Peran pemulung dan pengepul pun harus diintegrasikan sebagai bagian resmi dari sistem, bukan dipinggirkan.
Zaid menegaskan, pandangannya bukan sekadar kritik, melainkan peringatan dini agar Tangsel tidak terjebak dalam krisis lingkungan yang lebih mahal dan kompleks di masa depan.
Berbekal pengalaman panjang di DPRD Kabupaten Tangerang hingga DPRD Provinsi Banten, ia mengaku memahami bagaimana kebijakan dirancang, dianggarkan, dan diawasi.
“Ini bukan soal menyalahkan siapa pun. Ini kegelisahan sebagai warga yang ingin Tangsel dikelola dengan lebih berani dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Tanpa perubahan sistemik, persoalan sampah dikhawatirkan akan berkembang menjadi krisis ekologis dan sosial, dengan dampak jangka panjang yang harus dibayar mahal oleh generasi mendatang di Kota Tangerang Selatan.
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
