INFOTANGERANG.ID- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Rapat Dengar Pendapat Warga di pintu gerbang utama Gedung DPR.
Bima Surya, Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, menjelaskan bahwa aksi ini lahir dari rasa kecewa terhadap kinerja seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Menurut Bima, pemerintah dan lembaga penegak hukum dinilai belum berpihak pada rakyat maupun menampung aspirasi masyarakat.
Demo BEM UI hari ini juga menjadi lanjutan dari rangkaian aksi yang berlangsung sejak akhir Agustus lalu.
BEM UI juga menyoroti sejumlah peserta gelombang protes sebelumnya yang masih ditahan oleh aparat kepolisian.
Tuntutan Demo BEM UI 6 Oktober 2025
Dalam pernyataannya, BEM UI menekankan tiga tuntutan utama.
Pertama, mereka meminta pemerintah dan Kepolisian RI segera membebaskan demonstran yang masih berada di tahanan.
Berdasarkan catatan BEM UI, jumlah peserta aksi yang ditahan saat ini sudah mencapai ratusan orang dan terus bertambah, ujar Bima.
Selain itu, BEM UI menyerukan agar penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap massa aksi maupun warga yang bersuara dihentikan.
Kedua, mereka menuntut aparat serta lembaga hukum untuk menghentikan segala bentuk tindakan represif, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap rakyat yang memperjuangkan keadilan dan hak-hak mereka.
Ketiga, BEM UI meminta seluruh pemangku kepentingan negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk serius menindaklanjuti dan mengimplementasikan aspirasi rakyat yang telah disampaikan sepanjang bulan ini.
“Ini bagian dari upaya kolektif untuk mendorong perubahan sistemik di Indonesia,” ujar Bima sebagaimana dilansir dari Tempo.co pada Senin, 6 Oktober 2025.
Bagi BEM UI, selama keadilan belum ditegakkan dan suara rakyat masih dibungkam, mereka akan terus bersuara dan turun ke jalan.
“Kami ingin memastikan kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab terhadap rakyat,” tegas Bima.
BEM UI menegaskan tidak akan tinggal diam saat keadilan diinjak dan demokrasi dilemahkan.
“Kedaulatan sejati ada di tangan rakyat, bukan di kursi kekuasaan,” tambahnya.
Aksi yang dinamakan Rapat Dengar Pendapat Warga ini dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB.
Nama ini merupakan plesetan dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang rutin digelar DPR.
Bima menilai RDPU di Senayan sering hanya menjadi formalitas dan terkesan sebagai political tokenism.
“Itulah sebabnya kami membuat versi tandingannya lewat RDPW,” jelasnya.
RDPW digelar dengan konsep kreatif.
Selain orasi dan mimbar bebas, aksi ini juga menampilkan pertunjukan teatrikal, permainan interaktif, dan bentuk seni lainnya untuk menarik perhatian publik sekaligus menyuarakan aspirasi rakyat.
