INFOTANGERANG.ID- Kemacetan dan keresahan warga akibat lalu-lalang truk tambang di wilayah Legok (Tangerang, Banten) dan Parung Panjang (Bogor, Jawa Barat) kian menjadi perhatian.
Menyikapi kondisi ini, Asosiasi Transporter Tangerang-Bogor (ATTB) mendesak pemerintah pusat untuk segera membangun jalan khusus truk tambang yang menghubungkan dua wilayah tersebut.
Ahmad Gozali, Sekretaris Jenderal ATTB, keberadaan jalan khusus truk tambang menjadi solusi strategis guna meredam potensi konflik sosial dan keluhan warga yang selama ini terdampak langsung oleh aktivitas ribuan truk tambang setiap hari.
“Kita butuh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Masalah ini harus diselesaikan secara government to government, bukan hanya oleh pelaku usaha atau masyarakat,” tegas Gozali.
Ia menambahkan, truk-truk tambang yang beroperasi di Kabupaten Bogor sebenarnya hanya melayani kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah Banten dan Tangerang.
Namun karena belum adanya jalur khusus, truk-truk ini terpaksa melintasi pemukiman warga dan jalan umum yang tak dirancang untuk volume dan bobot kendaraan besar.
Volume Truk Tambang Capai 2.700 Unit per Hari
ATTB mencatat, setidaknya ada 2.700 unit truk tambang yang beroperasi setiap harinya.
Meskipun para transporter dan perusahaan tambang telah mematuhi peraturan daerah terkait jam operasional, nyatanya aturan tersebut belum cukup efektif mengurai kemacetan dan gangguan lingkungan.
Sebagai bentuk kompromi, ATTB sudah menjalin kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperpanjang jam operasional truk tambang di kawasan Parung Panjang.
Namun, situasi berbeda terjadi di Kabupaten Tangerang, yang hingga kini masih menerapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2022, membatasi operasional truk dari pukul 22.00 hingga 05.00 WIB.
Gozali pun mengajak pemerintah dari tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, untuk duduk bersama dan mencari solusi bersama.
Menurutnya, pembangunan jalan khusus truk tambang bukan hanya akan mengurangi kemacetan, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
“Truk tambang hanya lewat, tapi yang merasakan dampaknya adalah warga setempat. Maka dari itu, kita ingin ada solusi jangka panjang yang menguntungkan semua pihak,” pungkasnya.
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
