INFOTANGERANG.ID- Viral pernyataan Parung Panjang hancur karena Tambang ini di ungkapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sebuah rapat resmi antar-gubernur di Jakarta, Selasa 17 Juni 2025.
Dedi mengkritisi bahwa aktivitas tambang nonlogam seperti pasir, batu split, dan tanah urug di wilayah tersebut telah memberi keuntungan ekonomi besar bagi pihak luar, sementara rakyat lokal hanya mendapat penderitaan.
“Tumbuh hotel-hotel, perumahan mewah di Jakarta dan Banten. Tapi infrastruktur di Parung Panjang hancur total, masyarakatnya malah kena ISPA,” kata Dedi di hadapan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni.
Jalan Hancur, Warga Parung Panjang Terserang ISPA
Di balik kemewahan yang dibangun di dua provinsi tetangga, Parung Panjang justru hancur-hancuran.
Truk-truk tambang berlalu-lalang setiap hari tanpa henti, membuat jalanan rusak berat dan berdebu. Akibatnya, banyak warga terkena penyakit pernapasan seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).
“Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA. Mereka hanya menerima sisa-sisa penderitaan dari pembangunan itu,” ujar Dedi dengan nada prihatin.
Dedi juga menyinggung soal ketimpangan yang mencolok. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jakarta dan Banten berkat material dari Parung Panjang justru melahirkan orang-orang kaya baru di sektor properti, sementara warga penambang hidup dalam kerusakan dan kemiskinan.
“Yang tumbuh itu properti dan orang kaya baru, tapi yang tumbuh juga adalah kemiskinan di Parung Panjang.”
Butuh Rp 1,2 Triliun untuk Perbaikan, Jabar Tak Mampu Sendiri
Sayangnya, upaya pemulihan infrastruktur di kawasan ini bukan perkara mudah. Biaya untuk perbaikan diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun, angka yang menurut Dedi terlalu berat jika hanya ditanggung Pemprov Jawa Barat.
“Tidak mungkin kami menganggarkan Rp 1,2 triliun hanya untuk satu kecamatan. Jabar ini besar, lebih dari 600 kecamatan,” katanya.
Melihat kompleksitas masalah dan keterlibatan dua provinsi tetangga, Dedi mendorong kolaborasi lintas wilayah untuk mengatasi krisis di Parung Panjang.
“Harus ada recovery yang dilakukan secara bersama antara Jabar, Jakarta, dan Banten,” tandasnya.
Kasus Parung Panjang menjadi cerminan nyata bagaimana pembangunan megah bisa menyisakan luka bagi daerah penghasil material. Pemerintah pusat dan provinsi terkait perlu segera menyusun langkah konkret, agar keadilan tidak hanya dinikmati di kota besar, tapi juga dirasakan masyarakat di daerah sumber daya.
Sebelumnya, Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyatakan pihaknya telah menyediakan anggaran hingga Rp 100 miliar dari APBD untuk memperbaiki jalan-jalan di Parung Panjang.
“Ada tujuh ruas jalan kabupaten yang akan kita benahi. Kalau dulu hanya 500 meter, sekarang langsung 15 km dan 4 km dikerjakan,” jelas Ajat kepada wartawan di Cibinong, Selasa 6 Mei 2025.
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
