Kota Tangsel Masuk 5 Besar Belanja Produk Dalam Negeri dan UMK se Indonesia

Ilustrasi UMKM (infotangerang/pute)

KOTA TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan berhasil menempati peringkat lima besar realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMK se-Indonesia.

Hasil itu berdasarkan data yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dalam Rakor Monev Inpres Nomor 2 Tahun 2022, pada Selasa (29/11/2022) bahwa total realisasi belanja PDN Pemkot Tangsel sebesar 973,3 miliar rupiah.

Posisi pertama ditempati oleh Pemkot Surabaya sebesar Rp 1,7 triliun, kedua Medan Rp 1,7 triliun, dan ketiga Bekasi Rp 1,2 triliun. Kemudian di posisi keempat Pemkot Tangsel sebesar Rp 973,3 miliar, disusul posisi lima Kota Bandung yang berada di angka Rp 920,8 miliar.

Sedangkan, untuk realisasi belanja UMK, Pemkot Tangsel berada di peringkat lima dengan nilai belanja mencapai Rp 597,2 miliar.

Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemkot Tangsel dalam mendukung realisasi belanja produk dalam negeri, sekaligus produk UMK-Koperasi.

Seperti yang disampaikan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Ia meyakini kebijakan menggunakan produk lokal akan menumbuhkan perekonomian lokal itu sendiri. Sehingga dapat melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang berdampak pada kemajuan ekonomi di Tangerang Selatan.

“Memang sejak awal, kami berkomitmen untuk memajukan produk dalam negeri terlebih lagi sudah diinstruksikan oleh bapak presiden. Kami akan terus kawal dan lanjutkan dalam menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia,” kata Benyamin, Rabu (30/11/2022).

Ke depannya, komitmen itu akan terus diperkuat dengan mendorong produk-produk Tangsel untuk masuk melalui e-katalog. Sehingga realisasi belanja dan jangkauan pasar bagi pelaku UKM maupun UMKM semakin luas.

Sementara itu, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, mengimbau untuk sama-sama membangun komitmen agar terus menggunakan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi sesuai Inpres No.2 tahun 2022.

Dengan demikian, ia berharap belanja PDN mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi. Serta menciptakan iklim tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang kondusif dan konstruktif.

“Target belanja APBN/APBD tahun 2022 untuk produk dalam negeri paling sedikit 400 triliun. Adapun dengan belanja produk dalam negeri senilai tersebut diperkirakan dapat menambah 1,7 persen sampai 2 persen pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan sampai di November tanggal 14, realisasi mencapai 320,5 triliun,” jelas Hendrar. (RMZ/ASN)