INFOTANGERANG.ID- Wacana debat terbuka mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) antara Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menjadi sorotan publik setelah keduanya terlibat saling balas pernyataan di media sosial X.
Isu ini cepat menyita perhatian karena menyangkut kondisi penegakan HAM di Indonesia yang dinilai sejumlah kalangan tengah menghadapi berbagai persoalan serius.
Melansir dari Kompas.com, Zainal menyatakan tidak keberatan apabila debat deng Natalius Pigai tersebut benar-benar direalisasikan secara terbuka.
Namun, ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan publik bukanlah perdebatan teoritik semata.
“Saya pikir bagus saja kalau mau debat, lagi pula menurut saya bukan debat,” ujarnya.
Menurut Zainal, kondisi penegakan HAM belakangan ini perlu dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.
Ia bahkan menyebut forum terbuka dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah di bidang HAM.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah televisi nasional hingga organisasi mahasiswa telah menawarkan diri untuk memfasilitasi pertemuan tersebut.
Bagi Zainal, masyarakat tentu lebih ingin mendengar paparan kerja nyata, bukan sekadar diskursus akademik.
“Kalau debat teoritik, itu urusan kampus. Publik barangkali berharap apa sebenarnya yang sudah dilakukan,” katanya.
Awal Mula Saling Tantang Natalius Pigai dengan Zainal Arifin di Media Sosial
Perdebatan ini bermula dari unggahan Zainal di akun X pribadinya.
Dalam cuitannya, ia menyampaikan keinginan untuk “belajar memahami HAM” dari Natalius Pigai serta mengajak diskusi terbuka terkait berbagai kasus HAM di Indonesia.
Ia menantang agar diskusi dilakukan secara langsung dengan membedah satu per satu persoalan yang disebut telah dipahami dengan baik oleh sang menteri.
Tak berselang lama, Natalius Pigai merespons tantangan tersebut.
Ia menyatakan kesediaannya untuk berdebat secara langsung melalui siaran live di televisi nasional.
Dalam balasannya, Pigai bahkan meminta agar pihak yang mengundang turut menyiapkan forum tersebut.
Ia menegaskan bahwa diskusi harus berada dalam koridor ilmiah dan menyatakan siap menjelaskan secara detail pemahaman serta kebijakan HAM yang dijalankannya.
Wacana debat ini memunculkan ekspektasi besar di tengah masyarakat.
Banyak pihak menilai, jika benar digelar secara terbuka dan disiarkan langsung, forum tersebut bisa menjadi momentum penting untuk memperjelas arah kebijakan HAM di Indonesia.
Lebih dari sekadar adu argumen, publik berharap pertemuan itu mampu menghadirkan data, capaian konkret, serta penjelasan atas berbagai kasus HAM yang masih menjadi perhatian.
Kini, bola ada di tangan kedua tokoh tersebut. Apakah debat terbuka benar-benar akan terwujud di layar televisi nasional? Ataukah wacana ini akan berhenti di ruang media sosial?
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
