INFOTANGERANG.ID- Tim pengendali banjir akan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk wilayah Tangerang Raya.
Wilayah tersebut yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.
Gubernur Banten Andra Soni menyebut bahwa tim pengendali banjir tersebut malah sudah dibentuk, dan sedang dalam tahap finalisasi.
Andra menjelaskan, pembentukan tim tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat menangani banjir lintas wilayah yang kerap melanda wilayah Tangerang Raya.
Menurut Andra, banjir kerap kali terjadi di Perumahan Jurang Mangu Barat dan Perumahan Pondok Maharta.
Dua perumahan yang sering dilanda banjir tersebut menurutnya tidak bisa diselesaikan secaraparsial oleh masing-masing daerah.
Oleh karena itu, Pemprov Banten melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menanggulangi banjir, seperti Pemprov Jakarta dan pihak swasta.
Pembentukan Kantor Tim Pengendali Banjir Tangerang Raya
Rencanany kantor tim pengendali banjir untuk wilayah Tangerang Raya akan dibangun di Melati Mas, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel).
Andra menyebut bahwa gedung tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Banten.
Andra menjelaskan bahwa kantor operasional tim pengendali banjir tersebut akan difungsikan sebagai pusat kendali penanganan banjir untuk wilayah Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.
Ia menekankan pentingnya langkah bertahap, dimulai dari penyamaan persepsi antarpihak hingga pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal.
Menurutnya, pembentukan tim ini merupakan kelanjutan dari sejumlah rapat koordinasi yang melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah.
Dengan kehadiran kantor operasional tersebut, Andra Soni menyampaikan harapannya agar komunikasi antarwilayah dapat berjalan lebih efektif.
Ia menilai bahwa persoalan banjir tidak mungkin diselesaikan secara terpisah oleh satu daerah saja.
Ia menyampaikan bahwa fokus utama adalah pada pengendalian banjir yang membutuhkan kerja sama antarwilayah, mulai dari merancang strategi bersama hingga menjalankan operasi secara kolektif, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara bersama pula.
Menurutnya, cara seperti itulah yang diyakini dapat mengurangi permasalahan banjir ke depannya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota telah menggelar pertemuan dengan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Dalam pertemuan tersebut, ditekankan bahwa penanganan banjir di kawasan Jabodetabekpunjur harus dilakukan secara menyeluruh—mulai dari wilayah hulu, bagian tengah, hingga hilir.
Selain itu, koordinasi lintas daerah juga perlu dimaksimalkan agar upaya yang dilakukan tidak bersifat terpisah-pisah atau sektoral.
