Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan pemerintah akan memberikan dana insentif sebesar Rp3,65 juta sampai Rp7,65 juta per kepala kepada peserta program Kartu Prakerja yang dijalankan pemerintah mulai 2020 mendatang.
ida menjelaskan, dana insentif tersebut diberikan kepada peserta untuk empat keperluan. Pertama, membiayai pelatihan.
“Biaya pelatihan Rp3 juta- Rp7 juta itu bergantung dari jenis pelatihan yang diikuti peserta,” kata Ida saat Rapat Kerja (Raker) Kementerian Ketenagakerjaan dengan Komisi IX DPR, Rabu (20/11/2019).
yang Kedua, untuk biaya sertifikasi. Untuk sertifikasi, Ida menyebut biaya akan disubsidi oleh pemerintah. Subsidi diberikan sebanyak Rp0 sampai Rp900 ribu.
Ketiga, untuk dana insentif paska pelatihan. Peserta akan diberikan insentif sebesar Rp500 ribu untuk kebutuhan mencari pekerjaan.
“Ini insentif untuk persiapan pelamaran kerja. Karena mereka posisinya pencari kerja, maka bisa dilihat mereka tidak dalam status finansial untuk mencari lowongan,” katanya.
dan yang terakhir, untuk biaya pengertian survey. Total insentif yang digelontorkan untuk biaya pengisian survey sebesar Rp150 ribu.
Biaya tersebut diakumulasi dari pengisian tiga survey yang akan diisi peserta setelah berhasil melewati program pelatihan dan juga proses sertifikasi.
“Diberikan reward Rp50 ribu setelah pengisian survey. Survey pekerjaan dilakukan tiga kali, jadi 3 x Rp50 ribu,” tuturnya.
Ida menambahkan jika survey dilakukan untuk mendata dan melihat status para peserta program Kartu Prakerja yang telah mengikuti program pelatihan ataupun uji kompetensi untuk sertifikasi.
“Data ini bermanfaat bagi project management office untuk meningkatkan kualitas dan kinerja layanan program Kartu Prakerja,” tuturnya.
pemerintah mempersiapkan anggaran sebanyak Rp10 triliun demi menjalankan Program Kartu Prakerja. diketahui Program tersebut merupakan salah satu janji yang disampaikan Presiden Jokowi saat Pemilihan Presiden 2019.
“Jadi, total manfaat per peserta berkisar Rp3.650.000 hingga Rp7.650.000 dengan total anggaran yang ada di APBN 2020 sejumlah Rp10 triliun, dengan estimasi dua juta penduduk yang akan mengikuti program,” ungkapnya.
Tinggalkan Balasan