Infotangerang.id- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti hasil Hitung Cepat atau Quick Count Pilgub Banten 2024.
Megawati mengimbau agar berbagai fakta penghadangan dikumpulkan, seperti yang terjadi di daerah Banten sehingga menyebabkan ketidakadilan.
Berdasarkan hasil Quick Count Pilgub Banten 2024 dari Charta Politika pada 28 November 2024 pukul 06.29 WIB dengan 100 persen suara yang masuk, Andra Soni-Dimyati memperoleh suara 57,52 persen.
Sementara itu pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumadi memperoleh 42,48 persen suara berdasarkan hasil quick count.
Imbauan Megawati Terjadap Hasil Quick Count Pilgub Banten 2024:
- Pertama, dia mengimbau agar suara rakyat dijaga dan diamankan dengan sebaik-baiknya.
- Kedua, agar setiap bukti intimidasi aparatur negara dikumpulkan, terutama soal money politics. Dia ingin agar segala bukti ketidaknetralan penjabat kepala daerah dan tekanan yang diberikan kepada kepala desa dikumpulkan.
- Ketiga, yakni mengumpulkan berbagai bukti mobilisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan secara masif.
- Keempat, dia mengimbau agar berbagai fakta penghadangan dikumpulkan, seperti yang terjadi di daerah Banten sehingga menyebabkan ketidakadilan.
- Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran.
“Demokrasi kini terancam mati akibat kedaulatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” ucapnya melalui video yang diunggah di Instagram @pdiperjuangan pada Rabu malam, 27 November 2024.
Lihat postingan ini di Instagram
Menurutnya, kedaulatan rakyat telah dimanipulasi hanya karena kekuasaan.
Dia mengklaim khawatir jika keadaan seperti ini terus terjadi di Indonesia pada masa yang akan datang.
“Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” ujarnya.
Sejumlah Laporan di Beberapa Wilayah:
Selain menyoroti Hasil Quick Count Pilgub Banten 2024, Presiden ke-5 RI ini juga mengungkapkan sejumlah laporan di beberapa wilayah terkait pilkada yang dia terima.
Seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya.
Dari Jawa Tengah, Megawati mendapatkan laporan betapa masifnya pengerahan penjabat kepala daerah. Tak hanya itu, ada pula laporan mengenai mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.
“Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan,” tuturnya.
Megawati menyebut, dia mengenal Jawa Tengah dengan baik, karena terpilih sebagai anggota DPR tiga kali dari sana. Jawa Tengah, kata dia, bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme.
Menurut dia, energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, kata dia, terjadilah pembungkaman.
“Apa yang terjadi saat ini sudah diluar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani,” tutur dia.
Oleh karena itu, Megawati meminta seluruh simpatisan, kader PDI Perjuangan, serta seluruh rakyat Indonesia agar tak pernah takut menyuarakan kebenaran. Dia menegaskan, PDI Perjuangan tak akan berhenti memperjuangkan keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan.
“Pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hati nurani. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan,” tandasnya.