Infotangerang.com- Sebanyak 18 Paskibraka lepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) kini tengah menjadi sorotan.
Perwakilan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat menduga ada 18 perwakilan termasuk dari Aceh diminta untuk melepas jilbab tersebut demi alasan penyeragaman.
Padahal, pasukan Paskibraka sudah boleh berjilbab sejak tahun 2002.
Melalui channel YouTube sekretariat presiden Selasa sore kemarin, semua peserta wanita Paskibraka tingkat nasional tidak ada yang terlihat berhijab .
Seperti utusan Sulteng Zahra Aisyah berasal dari Kabupaten Morowali juga sudah tidak menggunakan hijab.
Dalam konfirmasi PPI Sulteng ke daerah-daerah lain yang mengutus anggotanya berhijab semua menyatakan hal yang sama, utusan putri nya tidak lagi berhijab, seperti Utusan dari Banda Aceh Gorontalo, NTB, Yogyakarta dan beberapa provinsi lainnya.
BPIP Jadi Penanggung Jawab Paskibraka 2024
Wakil Sekjen PPI Irwan Indra turut mengunggah pandangannya melalui media sosial.
“Hal yang aneh dan mengagetkan terjadi kemarin, ketika adik-adik Capaska dikukuhkan oleh Presiden RI di Istana Negara (IKN). Tidak ada satupun Capaska putri yang dikukuhkan mengenakan jilbab. Semuanya seragam lepas hijab. Karena itulah saya mencari informasi ke kakak-kakak PPI di seluruh Indonesia, apakah utusan dari tiap provinsi sejak awal tidak memakai jilbab?
Saat ini, penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pembina Paskibraka Nasional 2021, Irwan Indra menuding, kewajiban copot jilbab bagi Paskibraka perempuan merupakan ulah BPIP.
“Pasti BPIP, karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP,”
Kenapa pada saat pengukuhan lepas jilbab semua?
Pihaknya menduga, 18 perwakilan tersebut terpaksa melepas jilbabnya. Bukan karena sukarela.
“Pengalaman saya ketika jadi pembina paskibraka, apapun yang diperintahkan adik-adik tidak akan berani menolaknya,” tulis Irwan.
Terdapat 18 delegasi Paskibraka 2024 yang bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN, Kalimantan Timur pada 18 Agustus 2024, harus mencopot jilbabnya. Mereka sebelumnya sudah memakai jilbab sejak SD hingga SMP yang berasal berasal dari Aceh hingga Papua.
Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Paskibraka pasti tidak terlibat dalam urusan itu. Karena Irwan mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan.
Baca berita lainnya di Infotangerang dan Tangselife
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
2 Komentar