Infotangerang.id- Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan sejak Kamis, 20 Juni 2024 yang mengakibatkan sejumlah layanan publik di kementerian/lembaga ikut terdampak.
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah memprioritaskan pemulihan layanan di 44 kementerian/lembaga yang memiliki cadangan data dan terdampak peretasan ke Pusat Data Nasional (PDN).
Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Usman Kansong, skala prioritas itu ditentukan setelah pihaknya mengetahui instansi-instansi yang memiliki data cadangan untuk sistem layanannya.
Namun, Usman belum dapat merincikan kementerian/lembaga yang diprioritaskan proses pemulihannya. Dia hanya menegaskan bahwa pihaknya mengutamakan layanan yang bersentuhan langsung dengan publik.
“Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” kata Usman Rabu, 16 Juni 2024.
Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, serangan siber terhadap PDN berdampak terhadap layanan di 282 instansi pemerintahan dan saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan.
Peretasan PDN Mengganggu PPDB di sejumlah Lembaga Pendidikan
Efek domino mengganggu proses seleksi PPDB di sejumlah lembaga pendidikan, tidak sedikit sekolah yang mengandalkan data PDN dan layanan daring website sekolah alami kemandekan kinerja.
Akibatnya pihak sekolah harus memperpanjang waktu pendaftaran serta unggah dokumen kelengkapan. Salah satu sekolah yang mengalami hal ini adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Dumai, Riau. Peserta didik dan orang tua juga cukup dirugikan karena harus reschedule jadwal dan banyak bersabar.
Kemudian yang paling terdampak dan disorot yaitu layanan keimigrasian yang mengganggu layanan sistem imigrasi di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang.
Berikut deretan lembaga lain yang terkena efek domino akibat serangan ransomware PDN:
- Arsip Nasional RI (ANRI)
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN)
- Dewan Kerajinan Nasional
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Kementerian Agama (Kemenag)
- Kementerian ATR
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Badan Pengawas Pemilu
- Bappenas
- Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional (DKKDN)
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- Kantor Staf Presiden
- Kemenko PMK
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Kementerian Koperasi dan UKM
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian PUPR
- Kementerian Sosial
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Komisi Yudisial
- Komnas HAM
- LAPAN (Kini BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- Lembaga Administrasi Negara
- Mahkamah Konstitusi
- Ombudsman
- Perpustakaan Nasional
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Setjen DPR RI
- Setjen MPR RI
- Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
- Kementerian Perhubungan
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Baca berita lainnya di Infotangerang dan Tangselife
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
