INFOTANGERANG.ID- Aksi Indonesia Gelap akan kembali digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa yang dijadwalkan akan digelar pada Kamis, 20 Februari 2025 besok.
Demo itu akan digelar terpusat di Jakarta dengan dikoordinatori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Aksi Indonesia Gela tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, 17 Februari 2025.
Melansir dari detik.com, Herianto, selaku Koordinator Pusat BEMI SI mengatakan bahwa aksi demo pada 20 Februari mendatang, akan menjadi puncak aksi demonstrasi Indonesia Gelap.
Peserta aksi Indonesia Gelap ini juga direncanakan akan ada yang datang dari luar Jakarta.
Rencananya BEM SI akan mengadakan teknis lapangan (teklap) untuk membahas persiapan aksi tersebut pada hari ini Rabu, 19 Februari 2025.
Puncak Aksi Indonesia Gelap Bertepatan dengan Pelantikan Kepala Daerah
Herianto mengatakan bahwa pemilihan tanggal puncak aksi 20 Februari 2025 mendatang, bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih yang dilantik pada tanggal tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk peringatan dari mahasiswa kepada kepala daerah terpilih untuk bertanggung jawab moral dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Herianto mengatakan bahwa beban tersebut bukan hanya untuk pemerintah pusat saja, melainkan juga pemerintah daerah juga harus berpikiran yang sama.
Tuntutan Para Mahasiswa dalam Aksi Indonesia Gelap
Selain tuntutan pencabutan kebijakan pemangkasan anggaran, BEM SI juga menuntut adanya transparansi pembangunan.
BEM SI menganggap banyak pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap justru merugikan masyarakay dengan melakukan penggusuran.
Tidak hanya itu, BEM SI juga meminta penolakan revisi UU Minerba, menolak dwifungsi TNI, dan meminta mengsahkan RUU perampasan aset.
Setidaknya ada 13 tuntutan mahasiswa yang disampaikan pada aksi demonstran, yakni:
1. Wujudkan pendidikan yang gratis, berbasis ilmu pengetahuan, dan demokratis, serta hentikan pemotongan anggaran pendidikan.
2. Hentikan proyek strategis nasional yang bermasalah dan terapkan reforma agraria sejati karena proyek tersebut sering kali menjadi alat perampasan lahan rakyat.
3. Batalkan revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai membungkam kebebasan akademik dan kritik dari lingkungan kampus.
4. Hapus peran ganda ABRI dalam sektor sipil untuk mencegah represi dan menjaga prinsip demokrasi.
5. Segera sahkan RUU Masyarakat Adat guna memberikan perlindungan hukum yang jelas atas hak tanah dan budaya mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 karena dianggap mengancam sektor-sektor penting bagi rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis agar tepat sasaran, efektif, dan tidak hanya menjadi alat politik.
8. Pastikan realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi dan kualitas pendidikan tinggi.
9. Mendesak Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Perppu terkait Undang-Undang Perampasan Aset guna memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi.
10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat imunitas aparat serta melemahkan kontrol terhadap mereka.
11. Lakukan efisiensi serta perombakan dalam Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pemborosan dan menindak pejabat yang bermasalah.
12. Batalkan revisi Tata Tertib DPR yang dinilai bermasalah karena berpotensi memberikan kekuasaan berlebihan kepada lembaga legislatif.
13. Laksanakan reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia untuk menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme aparat.

3 Komentar