INFOTANGERANG.ID- Jerome Polin merangkum “17+8 Tuntutan Rakyat 2025” yang kini ramai diperbincangkan warganet dan aktivis.
Tuntutan ini disebut-sebut sebagai rangkuman dari suara rakyat yang muncul dari berbagai kanal sosial media, demonstrasi buruh, hingga pernyataan organisasi masyarakat sipil.
Sementara Influencer Andovi Da Lopez bersama teman-temannya menyusun 17+8 tuntutan rakyat 2025 bisa selesai dalam waktu tiga jam.
Andovi mengatakan awalnya dirinya menghubungi influencer lainnya seperti Salsa Erwin hingga Jerome Polin untuk menyusun tuntutan yang bisa didengar oleh publik.
“Kita panggil semua yang itu, kita bikin satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Nah, itu phone call-nya memang sekitar 3 jam memang,” kata Andovi saat unjuk rasa bersama mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (1/9/2025).
Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat 2025?
Jerome menyatakan bahwa daftar ini disusun berdasarkan:
- Kompilasi dari akun @salsaer, @jeromepolin, dan @cherylmarella
- Masukan dari jutaan komentar netizen
- Pernyataan 211 organisasi masyarakat sipil, termasuk YLBHI dan PSHK
- Aspirasi dari aksi buruh 28 Agustus 2025
- Petisi publik bertajuk “12 Tuntutan Rakyat untuk Reformasi dan Transparansi” di Change.org
17 Tuntutan Rakyat dengan Tenggat 5 September 2025
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
- Bentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kekerasan aparat, termasuk kasus Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.
- Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta batalkan fasilitas baru.
- Buka transparansi anggaran DPR secara publik.
- Aktifkan Badan Kehormatan DPR untuk menindak anggota yang bermasalah, termasuk lewat KPK.
- Pecat kader DPR yang memicu kemarahan publik.
- Nyatakan komitmen politik untuk berpihak pada rakyat.
- Libatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Hentikan kekerasan polisi, jalankan SOP dengan ketat.
- Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
- TNI Segera kembali ke barak.
- Tegakkan disiplin internal agar tidak ambil alih fungsi kepolisian.
- Komitmen publik untuk menjauh dari ruang sipil selama masa krisis.
- Pastikan upah layak untuk seluruh pekerja (guru, buruh, nakes, ojol, dll).
- Cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka ruang dialog nyata dengan serikat buruh.
8 Tuntutan Tambahan dengan Deadline 31 Agustus 2025
1.Bersihkan dan Reformasi DPR:
Audit independen DPR dan publikasikan hasilnya
Tolak mantan koruptor sebagai anggota legislatif.
Cabut hak pensiun seumur hidup, fasilitas khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Fungsi Oposisi:
Partai wajib publikasikan laporan keuangan pertama tahun ini.
DPR wajib pastikan oposisi bisa menjalankan perannya secara efektif.
3. Reformasi Pajak yang Lebih Adil:
Evaluasi APBN, batalkan rencana kenaikan pajak yang menyulitkan rakyat.
Pastikan transfer anggaran lebih merata ke daerah.
4. Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor:
DPR harus segera mengesahkan RUU tersebut tahun ini.
Perkuat KPK dan UU Tipikor untuk memberantas korupsi secara serius.
5. Reformasi Kepolisian agar Lebih Humanis:
Revisi UU Kepolisian.
Desentralisasi fungsi: keamanan, ketertiban, lalu lintas dalam waktu 12 bulan.
6. Kembalikan TNI ke Fungsi Intinya:
Cabut keterlibatan militer dalam proyek sipil seperti food estate.
Revisi UU TNI untuk batasi peran non-militer.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas:
Revisi UU Komnas HAM agar lebih berwenang terhadap kasus kebebasan sipil.
Perkuat Ombudsman dan Kompolnas secara kelembagaan.
8. Evaluasi Ulang Kebijakan Ekonomi & Ketenagakerjaan:
Tinjau PSN dan proyek ekonomi agar tidak melanggar hak adat dan lingkungan.
Evaluasi UU Cipta Kerja dan tata kelola BUMN secara menyeluruh.
Jerome Polin mungkin bukan legislator, tapi keputusannya merangkum dan menyuarakan 17+8 tuntutan rakyat ini mencerminkan bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari ruang parlemen, tapi bisa dimulai dari layar ponsel.
Tuntutan ini bukan hanya milik satu orang atau satu kelompok, tapi suara kolektif rakyat yang ingin melihat perbaikan nyata di negeri ini.
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
