INFOTANGERANG.ID- Kebijakan wajib belajar 13 tahun resmi diberlakukan Pemerintah Indonesia untuk memastikan setiap anak mendapat akses pendidikan bermutu yang kini resmi mencakup satu tahun prasekolah (PAUD) sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional.
Langkah ini tidak hanya menjadi implementasi dari amanat UUD 1945, tapi juga menyelaraskan visi pembangunan pendidikan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
“Wajib belajar 13 tahun adalah langkah kolektif menuju pendidikan berkualitas. Satu tahun prasekolah bukan sekadar tambahan, tapi fondasi yang menentukan kesiapan kognitif, sosial, dan emosional anak sebelum masuk SD,” ujar Nia Nurhasanah, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kemendikdasmen Jumat 19 September 2025.
Program ini didasarkan pada dokumen resmi negara seperti MPJPM 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025–2029.
Pemerintah juga telah merancang grand design PAUD wajib satu tahun, yang dibahas bersama lebih dari 15 kementerian/lembaga, menunjukkan keseriusan lintas sektor dalam menjalankan program ini.
3 Strategi Besar Menuju Wajib Belajar 13 Tahun
Agar program ini berjalan efektif, pemerintah menyiapkan pendekatan bertahap melalui tiga strategi utama:
Akses Pendidikan yang Merata
- Pengembangan sekolah satu atap PAUD–SD
- Pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas tambahan
- Penegerian lembaga PAUD, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)
Peningkatan Mutu Pendidikan
- Standarisasi dan akreditasi PAUD nasional
- Penguatan kurikulum berbasis STEM, bahasa ibu, karakter, hingga literasi digital
- Pelatihan kompetensi guru PAUD secara berkala
Tata Kelola yang Efektif
- Sinkronisasi regulasi dan penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
- Penguatan kelembagaan pendidikan anak usia dini
- Koordinasi lintas kementerian dengan alokasi anggaran yang terus ditingkatkan
“Kita mulai dengan 1 tahun prasekolah. Ini fase krusial yang akan mengubah cara anak memandang sekolah, lebih menyenangkan dan bermakna,” jelas Nia.
Nia juga menekankan bahwa kesuksesan wajib belajar 13 tahun tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga filantropi, dan terutama Bunda PAUD, sangat penting untuk menggerakkan masyarakat.
“Bunda PAUD punya kekuatan sosial luar biasa. Mereka bisa mendorong seluruh perangkat daerah dan komunitas untuk terlibat aktif,” ujarnya. Kemendikdasmen sendiri sudah menjalin kemitraan dengan lebih dari 75 organisasi guna mendukung implementasi PAUD secara nasional.
Investasi Jangka Panjang untuk Generasi Masa Depan
Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengikuti PAUD memiliki tingkat literasi, numerasi, dan motivasi belajar lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Maka dari itu, program ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan manusia Indonesia.
“Gerakan sadar pentingnya PAUD harus menjadi kampanye bersama. Dengan partisipasi semua pihak, kita bisa mencetak generasi yang cerdas, sehat, dan berkarakter,” tutup Nia.
Dengan peluncuran program wajib belajar 13 tahun, pemerintah mengambil langkah strategis dan terukur untuk membangun pondasi pendidikan yang kokoh sejak usia dini.
Kini, tantangannya adalah memastikan seluruh elemen masyarakat ikut bergerak, demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif dan bermutu.
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
