INFOTANGERANG.ID- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 265.090 penduduk Kabupaten Tangerang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Angka ini menjadi yang tertinggi di antara seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Lukman, menyebutkan bahwa total penduduk miskin di Banten saat ini mencapai 772.078 jiwa, dengan konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Tangerang.
“Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan paling tinggi di Banten itu ada di Kabupaten Tangerang,” ujar Lukman di Tangerang, Selasa (15/12/2025).
Menurut Lukman, tingginya angka kemiskinan tidak terlepas dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta bangkrutnya sejumlah perusahaan industri di wilayah tersebut.
Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya jumlah pengangguran.
“Masyarakat yang masuk kategori sangat miskin itu banyak berasal dari pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat perusahaan tutup atau bangkrut,” jelasnya.
Situasi tersebut semakin diperparah oleh keterbatasan lapangan kerja baru yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.
Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Iwan Sumule, menambahkan bahwa tingginya kemiskinan di Kabupaten Tangerang juga dipicu oleh masifnya arus urbanisasi.
Menurutnya, kedatangan penduduk dari luar daerah tidak selalu diikuti dengan peningkatan produktivitas atau penyerapan tenaga kerja.
“Pendatang yang datang ke wilayah urban justru banyak yang akhirnya menambah angka pengangguran,” kata Iwan.
Ia menilai kondisi ini menjadi tantangan serius dalam upaya pengentasan kemiskinan, sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Kabupaten Tangerang Masuk Daftar Daerah Rentan Korupsi Versi KPK
Di tengah persoalan kemiskinan, Kabupaten Tangerang juga menghadapi sorotan dari sisi tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025, Kabupaten Tangerang memperoleh skor 71,70, yang menempatkannya dalam kategori rentan korupsi.
Skor tersebut merupakan rerata indeks integritas pemerintah daerah, dengan rentang penilaian KPK sebagai berikut:
- 0–72,99: Rentan
- 73–77,99: Waspada
- 78–100: Terjaga
Selain Kabupaten Tangerang, kondisi serupa juga dialami oleh Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang.
SPI KPK menilai integritas daerah berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, SDM, hingga transparansi dan sosialisasi antikorupsi.
Beberapa indikator Kabupaten Tangerang memang mencatat skor cukup tinggi, namun aspek sosialisasi antikorupsi dan pengelolaan SDM masih dinilai lemah, sehingga menurunkan skor keseluruhan.
Peneliti Research Public Policy and Human Rights (Rights), Septian Haditama, menilai skor SPI Kabupaten Tangerang merupakan peringatan serius atas lemahnya komitmen pembangunan pemerintahan yang berintegritas.
“Nilai 71,70 bukan capaian aman. Ini menunjukkan persoalan struktural dalam pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi,” ujarnya, Senin (15/12/2025).
Ia menilai upaya pencegahan korupsi selama ini masih bersifat administratif dan seremonial, belum menyentuh akar persoalan berupa budaya birokrasi yang permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Septian mendorong agar hasil SPI KPK tidak sekadar dijadikan laporan tahunan, melainkan menjadi bahan evaluasi menyeluruh, termasuk penegakan sanksi tegas bagi aparatur yang melanggar prinsip integritas.
“SPI seharusnya menjadi alat perbaikan, bukan formalitas. Jika tidak ada keberanian untuk berbenah, maka masyarakat yang akan terus dirugikan,” tegasnya.
Tingginya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang yang dibarengi status rentan korupsi menunjukkan adanya tantangan besar dalam pembangunan sosial dan tata kelola pemerintahan.
Pengentasan kemiskinan dinilai tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan perbaikan sistem birokrasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerintahan yang bersih serta transparan.
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
