INFOTANGERANG.ID- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang mencatat 804 hektare sawah di Kabupaten Tangerang terendam banjir, dengan sebagian diantaranya mengalami gagal panen.
Kepala Bidang Produksi Pangan dan Hortukultura DPKP Kabupaten Tangerang, Bambang, menyampaikan bahwa ratusan hektare lahan persawahan tersebut terdampak banjir selama periode Desember 2025 hingga Januari 2026.
“Berdasarkan pendataan terakhir per 19 Januari 2026, terdapat 804 hektare sawah di Kabupaten Tangerang yang terdampak banjir,” kata Bambang sebagaimana dilansir, Rabu (21/1/2026).
Bambang juga menjelaskan, lahan pertanian yang terendam banjir tersebut tersebar di 39 desa yabg berada di 15 kecamatan.
Adapun kecamatan yang lahan sawahnya terendam banjir antara lain Tigaraksa, Cisoka, Panongan, Jayanti, Balaraja, Sindang Jaya, Rajeg, Jambe, Sukadiri, Pakuhaji, Kronjo, Kresek, Kemiri, Mauk, dan Sukamulya.
Sebagian besar sawah yang terendam itu merupakan lahan yang ditanami padai varietas inpari, ciherang, dan mekongga, yang saat ini memasuki masa rawan terhadap genangan air berkepanjangan.
Bambang menyebut, sawah di Kabupaten Tangerang yang terdampak banjir paling besar berada di Desa Carenang, Kecamatan Cisoka.
Berdasarkan catatan, di desa tersebut terdapat sekitar 107 hektare sawah varietas inpari dan ciherang yang terdampak banjir.
Adapun dari total ratusan hektare sawah yang terdampak, DPKP mencatat sekitar 29 hektare diantaranya mengalami puso atau gagal panen akibat terlalu lama terendam air.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi produksi pangan lokal jika banjir kembali terjadi dalam waktu dekat.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul meluasnya banjir hingga menjangkau 24 kecamatan.
Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, menjelaskan bahwa penetapan status tersebut didasarkan pada hasil evaluasi luasan banjir serta potensi curah hujan tinggi yang masih berlanjut.
“Kita menetapkan status tanggap darurat karena bencana banjir ini terjadi sejak 11 Januari 2026 dan cakupannya terus meluas. Pemerintah harus mengantisipasi dampak lanjutan berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG,” kata Taufik, Rabu (14/1/2026).

