INFOTANGERANG.ID- Puluhan demonstran mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap, yang berasal dari sejumlah universitas mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, 17 Februari 2025 sore hari.
Berdasarkan pantauan di lapangan, massa mulai datang ke lokasi aksi sekitar pukul 14.50 WIB.
Pada aksi Indonesia Gelap ini, terpantau sudah ada satu mobil komando telah berada di lokasi bersama dengan puluhan mahasiswa yang mengenakan almamater mereka.
Ketika tiba, mereka tampak berhenti langsung di depan barikade beton serta kawat duri yang telah dipasang oleh pihak kepolisian sebelumnya.
Dalam orasi Indonesia Gelap, salah satu orator mengkritik pemangkasan anggaran pendidikan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Orator tersebut menyampaikan bahwa pemotongan anggaran kesehatan dan pendidikan, ratusan ribu mahasiswa terancam tidak bisa kuliah di semester depan karena tidak menerima KIPK lantaranya adanya pemotongan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah rombongan mahasiswa masih terus berdatangan memadati lokasi.
Salah satunya adalah rombongan mahasiswa dari Universitas Indonesia hingga Universitas Nasional.
Pengamanan Aksi Indonesia Gelap
Melansir dari CNN Indonesia, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan ada sebanyak 1.623 personel yang dikerahkan untuk mengamankan aksi Indonesia Gelap tersebut.
Susatyo menerangkan, ribuan personel itu akan disebar di sejumlah titik yang menjadi lokasi demo, mulai dari bundaran Patung Kuda hingga depan Istana Negara.
Terkait rekayasa lalu lintas, Susatyo menyebut masih bersifat situasional.
Hal ini berarti penutupan dan pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan jika nantinya terjadi peningkatan terhada jumlah massa pendemo.
Namun apabila jumlah massanya tidak terlalu banyak, lalu lintas akan tetap normal seperti biasa.
5 Tuntunan dalam Aksi Indonesia Gelap
Melansir dari laman Instagram BEM UI, @bemui_official, ada lima tuntutan utama yang akan disuarakan oleh para peserta, yang masing-masing berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan berbagai kalangan.
1. Tuntutan pertama adalah untuk membatalkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dianggap mengandung kebijakan pemangkasan anggaran yang berdampak negatif bagi kesejahteraan rakyat.
Pemangkasan tersebut dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
2. Tuntutan kedua menyoroti adanya pasal dalam RUU Minerba yang memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang.
Para pengkritik menilai hal ini dapat mengancam independensi akademik perguruan tinggi, yang seharusnya fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, bukan terlibat dalam urusan industri ekstraktif yang berisiko menodai objektivitas riset akademis.
3. Tuntutan ketiga berkaitan dengan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, yang meminta agar tunjangan kinerja mereka dibayarkan secara penuh tanpa adanya hambatan birokrasi atau pemotongan yang merugikan.
Dosen dan tenaga kependidikan dianggap sebagai pilar penting dalam dunia pendidikan, sehingga kesejahteraan mereka harus dijaga agar mereka dapat bekerja dengan maksimal.
4. Tuntutan keempat meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang seharusnya lebih tepat sasaran dan tidak masuk dalam anggaran pendidikan.
Program ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan, namun pengalokasian anggaran yang tepat akan menentukan efektivitasnya.
5. Tuntutan terakhir adalah mengenai kebijakan publik yang diambil tanpa dasar riset ilmiah yang kuat.
Peserta aksi menuntut agar pembuatan kebijakan publik dilakukan secara berbasis data dan riset ilmiah yang jelas, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan sesaat.
Melalui tuntutan-tuntutan ini, para peserta berharap agar pemerintah mendengarkan suara rakyat dan segera menindaklanjuti berbagai kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat dan berisiko merugikan sektor pendidikan serta masyarakat umum.
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
2 Komentar