INDOTANGERANG.ID- Sejumlah SPBU swasta dalam beberapa hari terakhir mengalami kekosongan pasokan BBM.
BBM kosong tersebut membuat beberapa SPBU swasta, seperti Shell, melakukan pemutusan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.
PHK karyawan yang dilakukan Shell Indonesia akibat stok BBM kosong ini menjadi ramai diperbincangkan di media sosial X.
Salah satu akun X @ganissatanica, Malik Ganis Ilman, menulis unggahan pada Senin, 15 September 2025, yang menyebit stok BBM Shell diprediksi habis pada minggu ketiga September.
Kondisi itu, menurutnya, membuat banyak karyawan berpotensi terkena PHK.
Ia menambahkan, SPBU Shell kemungkinan tetap beroperasi namun hanya menjual oli dan solar dengan jumlah staf terbatas.
Sementara pasokan bensin Super dan Power baru diperkirakan masuk kembali pada pertengahan hingga akhir Oktober.
Mengapa BBM Kosong di SPBU Swasta?
Kelangkaan stok BBM yang langka di SPBU swasta, termasuk Shell, disebut-sebut karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) enggan menambah impor.
Hal ini memunculkan berbagai reaksi kecewa dari sejumlah netizen, terkhusus para pengguna X.
Menanggapi isu tersebut, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, mengakui adanya penyesuaian operasional.
Inggrid menyebut penyesuaian operasional di jaringan SPBU Shell ini dilakukan selama pasokan bensin belum lengkap.
Penyesuaian juga dilakukan pada jam buka dan jumlah staf yang bertugas.
Meski demikian, Inggrid menegaskan bahwa Shell Indonesia tetap melayani pelanggan dengan produk yang masih ada, seperti solar, pelumas, layanan bengkel, Shell Select, hingga Shell Recharger.
Saat ini, BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ memang tidak tersedia di sebagian jaringan SPBU Shell hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.
BBM Kosong, Bahlil Minta SPBU Swasta Kolaborasi dengan Pertamina
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membatah bahwa kelangkaan BBM di SPBU swasta disebabkan tidak adanya izin impor.
Ia menegaskan, pemerintah sudah memberikan kuota impor sesuai alokasi tahunan, dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
Bahlil sendiri menyebut bahwa operator SPBU swasta bisa menjalin kerja sama dengan Pertamina untuk menjaga ketersediaan bahan bakar.
“Kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina, kenapa? karena ini terkait hajat hidup orang banyak, cabang-cabang industri yang menyangkut hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara,” kata Bahlil dikutip dari Sekretariat Presiden pada Selasa, 16 September 2025.
Ia menambahkan, badan usaha swasta sebenarnya telah mendapatkan alokasi impor yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
Kuota impor untuk SPBU swasta tahun ini naik 110 persen dari tahun 2024.
“Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak diberikan, contoh 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kilo liter, di 2025 kita memberikan kuota impor satu juta kilo liter plus 10 persen, berarti 1,1 juta kilo liter,” jelas Bahlil.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa pihaknya kini sedang mengumpulkan data kebutuhan volume BBM dari setiap SPBU swasta.
Data tersebut akan diolah Kementerian ESDM dan kemudian disampaikan kepada Pertamina.
Dengan mekanisme itu, kekurangan pasokan di SPBU swasta bisa dipenuhi baik dari stok yang ada maupun dari impor tambahan oleh Pertamina.
Menurut Yuliot, langkah ini menjadi solusi jangka pendek untuk menjamin ketersediaan BBM.
