INFOTANGERANG.ID – Pemerintah kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), diminta segera membuat kebijakan atau regulasi yang mendukung kegiatan usaha di sektor kepariwisataan, terutama usaha hotel dan restoran.
Permintaan tersebut disampaikan langsung para pelaku usaha hotel dan restoran di Kota Tangsel saat berdiskusi antara PHRI dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tangsel di Resto Telaga Sea Food, BSD. Jumat (12/9/2024).
Mereka menyampaikan permintaan tersebut seiring dengan tekanan berat yang di hadapi, dan berdampak pada pengurangan tenaga kerja, hingga beberapa usaha harus gulung tikar karena menurunnya daya beli.
Hal itu juga tercermin dari menurunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran dan hotel yang angka pendapatannya turun hingga Rp.6 miliar di triwulan ketiga tahun 2025.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Tangerang Selatan, Gusri Effendi menjelaskan, turunnya daya beli masyarakat saat ini sangat dipengaruhi dari berbagai faktor.
Diantaranya, adanya kebijakan efisiensi yang membatasi kegiatan rapat-rapat di restoran dan hotel, sering terjadinya banjir dan kemacetan, hingga ke persoalan sampah.
Selain itu, banyak juga rangkaian acara yang diselenggarakan, masih belum berdampak signifikan terhadap pendapatan usaha hotel dan restoran.
“Saat ini kita butuh konsep kebijakan yang tepat dan kongkrit dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” jelas Gusri saat hadir dalam
Bahkan, Gusri berharap pun kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait punya rumusan yang jelas tentang konsep kebijakan yang bisa menumbuhkan kembali daya beli masyakarat. Sehingga usaha di sektor kepariwisataan di Tangsel bisa kembali bergairah.
“Ini bukan lagi soal bagaimana mengembangkan usaha. Tetapi lebih kepada bertahan hidup,” tegas Gusri.
Plt Kepala Bapenda Eki Herdiana menyampaikan rasa terimakasihnya atas segala masukan yang disampaikan para pelaku usaha restoran dan hotel.
“Semua masukan sudah saya catat. Dan sudah menangkap poinnya. Inshal Alloh ini langsung kami kordinasikan dengan dinas Parawisata serta dinas terkait lainnya,”kata Eki.
Ia berjanji, usai berdiskusi dengan dinas terkait, nantinya akan ada beberapa konsep kebijakan atau penyelesaian yang ditawarkan.
Tetapi, Eki juga mengingatkan kepada para pengusaha yang hadir, bahwa penyelesaian masalah tersebut tidak bisa sendiri, butuh proses dan bertahap.
“Minimal kita sudah melangkah untuk menyelesaikan masalah ini bersama. Butuh perubahan mindset agar kebijakan nantinya berdampak pada pemangku kepentingan,”tandasnya.
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
