INFOTANGERANG.ID- Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPRI RI dengan pemerintah yang tengah membahas RUU TNI mendapat penolakan keras oleh masyarakat.
Tiga aktivis koalisi masyarakat sipil tersebut menggedor pintu rapat Panja RUU TNI yang digelar di ruang Ruby 1 dan 2 Fairmont Hotel Jakarta pada Sabtu sore, 15 Maret 2025.
Aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andre, yang mengenakan baju hitam, berusaha memasuki ruang rapat namun dihalangi oleh dua staf berbaju batik.
Ia sempat terdorong hingga terjatuh sebelum kembali berdiri dan menyuarakan keberatannya.
Bersama dua aktivis lainnya, Andrie meneriakkan tuntutan agar pembahasan RUU TNI dihentikan.
Mereka menolak potensi kembalinya dwifungsi TNI serta mengkritik proses pembahasan yang dinilai tertutup.
Para aktivis juga membentangkan sejumlah poster dengan pesan sindiran, seperti “DPR dan Pemerintah Bahas RUU TNI di Hotel Mewah dan Akhir Pekan, Halo Efisiensi?” serta “Gantian aja gimana, TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata.”
Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembahasan RUU ini menunjukkan kurangnya transparansi serta minimnya partisipasi publik.
Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, menyebut bahwa substansi RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang berpotensi melemahkan demokrasi, hak asasi manusia, dan profesionalisme militer.
Ia juga menyoroti risiko yang muncul akibat perluasan penempatan TNI aktif di jabatan sipil, yang dapat mengikis prinsip profesionalisme serta menimbulkan dominasi militer di ranah sipil.
Panja RUU TNI di Hotel Mewah Sudah Sesuai Aturan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa rapat Panitia Kerja (Panja) DPR terkait pembahasan RUU TNI yang digelar di hotel mewah telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib (tatib) DPR.
Menurut Indra, aturan dalam Pasal 254 tatib DPR memungkinkan penyelenggaraan rapat dengan tingkat urgensi tinggi di luar gedung DPR, asalkan mendapat izin dari pimpinan DPR.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR-RI kemudian mencari lokasi yang sesuai, dan akhirnya memilih Hotel Fairmont, hotel bintang lima, karena dianggap memenuhi standar kebutuhan rapat Panja serta sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) DPR-RI.
Indra menjelaskan bahwa rapat ini bersifat maraton dan simultan, sehingga membutuhkan tempat yang juga menyediakan fasilitas istirahat.
Oleh karena itu, setiap anggota Panja revisi UU TNI diberikan kamar masing-masing guna memastikan mereka memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum melanjutkan rapat pada keesokan harinya.
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
