Infotangerang.id – Setelah beberapa lokasi dan fasilitas yang diberikan kepada atlet dan ofisial selama Pekan Olahraga Nasional atau dana PON 2024 yang berlangsung di Aceh-Sumatera Utara (Sumut) dari 8 hingga 20 September 2024 dinilai tidak layak, ada dugaan penyelewengan dana.
Konsumsi sarapan dan makan malam serta transportasi atlet yang terlambat juga dikritik oleh beberapa kontingen.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) langsung pergi ke lokasi untuk memeriksa situasi di arena terkait dugaan penyelewengan dana PON 2024.
Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirim auditor untuk menyelidiki dugaan tersebut.
Bagaimana perkembangan proyek dugaan penyelewengan dana PON 2024?
1. Polri Akan Terbang ke Lokasi PON 2024
Menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Kombes Arief Adiharsa, pihaknya saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam dana PON 2024.
Langkah ini diambil setelah laporan yang diterima oleh Polri mengenai dugaan penyalahgunaan dana PON 2024.
Dalam rangka pencegahan dan pengawasan, membantu kegiatan PON XXI berjalan dengan baik dan menghindari penyimpangan keuangan
Arief mengatakan bahwa polisi telah bekerja sama dengan Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) Dito Ariotedjo mengenai dugaan
Setelah rencana dibuat, Satgas akan terbang ke lokasi PON pada Jumat (13/9/2024) untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara langsung di lapangan.
2. BPKP Terjunkan 77 Auditor Dana PON 2024
Untuk mendukung pengusutan dugaan penyelewengan dana PON 2024, BPKP menerjunkan 77 auditor untuk memastikan setiap aspek pengelolaan administrasi dan keuangan dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas.
Menurut Raden Suhartono, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, pihaknya juga bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kementerian terkait.
Untuk menjamin tata kelola yang baik selama penyelenggaraan PON, sinergi ini juga melibatkan Inspektorat Aceh dan Sumut.
“Tujuan pengawasan BPKP adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan PON XXI dapat diawasi,” imbuhnya, Kamis.
Dari 77 auditor yang dipekerjakan oleh BPKP, 14 berasal dari BPKP Pusat, 41 lainnya dari BPKP Aceh, dan 22 dari BPKP Sumut.
Puluhan auditor ditugaskan untuk mengawasi semua operasi dan pengelolaan keuangan PON 2024.
Iwan Taufiq Purwanto, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pengembangan Manusia, dan Kebudayaan, berharap PON 2024 berhasil dalam hal prestasi, penyelenggaraan, ekonomi, dan administrasi.
“Selain itu, keberhasilan penggunaan aset pasca-PON,” jelas Iwan.
3. Menpora minta maaf
Setelah perhelatan PON 2024 tertunda, Menpora Dito Ariotedjo meminta maaf kepada publik.
Menurutnya, lokasi PON 2024 di Aceh dan Sumut hampir selesai sepenuhnya, tetapi banyak akses yang belum selesai.
“Saya harus mohon maaf, tetapi mungkin ada koordinasi yang buruk dan delay waktu,” jelas Dito dikutip dari, Kamis.
“Namun, faktanya, banyak orang di masyarakat yang tidak memiliki akses yang lengkap,” tambahnya Terkait belum rampungnya pembangunan venue,
Dito menyatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek.
Baca berita lainnya di Infotangerang dan Tangselife
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
