INFOTANGERANG.ID– Gelombang demo di Indonesia selama sepekan terakhir di beberapak kota kini menjadi perhatian dunia.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) secara resmi menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan yang terjadi di tengah aksi unjuk rasa.
Dalam pernyataan yang dirilis dari Jenewa pada 1 September 2025, juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani menegaskan bahwa mereka “memantau dengan cermat situasi di Indonesia”, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat terhadap para demonstran.
Desakan PBB Soal Demo di Indonesia: Investigasi Independen dan Cepat
PBB tak hanya menyuarakan keprihatinan, tapi juga secara tegas mendesak investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia selama demonstrasi berlangsung.
“Kami menyerukan penyelidikan independen terhadap dugaan pelanggaran, termasuk penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat penegak hukum,” ujar Shamdasani.
Pernyataan ini muncul menyusul tragedi tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang dilaporkan dilindas kendaraan taktis Brimob saat demo di Jakarta, 28 Agustus lalu.
Kasus ini menjadi simbol kemarahan publik dan menyulut gelombang aksi lebih besar di berbagai wilayah.
Kebebasan Berpendapat Harus Dijaga
OHCHR juga menekankan bahwa hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berekspresi adalah prinsip dasar yang tidak boleh dikorbankan, bahkan di tengah upaya pemerintah menjaga ketertiban umum.
“Pihak berwenang memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak ini sesuai standar hukum internasional,” tambahnya.
Tak hanya itu, PBB juga mengingatkan agar aparat keamanan, baik polisi maupun militer jika dikerahkan dan selalu mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api. Artinya, tindakan represif tidak boleh menjadi respons utama dalam pengelolaan aksi massa
Dalam situasi genting seperti ini, peran media menjadi sangat krusial.
Karena itu, OHCHR meminta agar jurnalis diberikan ruang untuk melaporkan secara independen tanpa intimidasi atau pembatasan.
“Penting memastikan media dapat bekerja bebas dan independen. Transparansi informasi adalah kunci dalam menjaga demokrasi,” tegas Shamdasani.
Tekanan Internasional untuk Pemerintah Indonesia
Pengamat HAM menilai, pernyataan PBB ini akan memperkuat tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia untuk mengubah pendekatan keamanan dari represif ke dialog. Apalagi, dalam demo di Indonesia kali ini, korban jiwa jatuh dari berbagai kalangan: mahasiswa, buruh, hingga aparat.
Jika langkah penanganan tidak berubah, ketidakpercayaan publik terhadap negara bisa makin dalam.
PBB menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah Indonesia memilih jalur damai dan terbuka untuk menjawab keresahan publik. Dialog dianggap sebagai cara paling konstruktif untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Dengan meningkatnya perhatian dunia, kini bola ada di tangan pemerintah Indonesia. Akankah mereka mendengar suara rakyat atau justru kembali membungkamnya?
“Kekerasan bukan solusi. Dialog adalah jalan keluar.” – OHCHR
Seruan tegas dari PBB ini adalah pengingat keras bahwa dunia sedang mengawasi. Saat kepercayaan publik mulai terkikis dan suara rakyat memuncak, pemerintah dituntut untuk lebih bijak dalam bersikap, mengayomi, bukan menekan.
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
