INFOTANGERANG.ID- Ribuan petani dari berbagai daerah akan gelar demo Hari Tani dalam memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65.
Aksi ini diorganisasi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya.memadati kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 24 September 2025,
Dengan tajuk “Hari Tani Nasional”, massa aksi dijadwalkan memulai pergerakan dari gerbang 10 Gelora Bung Karno (GBK) sejak pagi hari.
Mereka akan melakukan long march menuju gerbang utama DPR RI sekitar pukul 10.00 WIB.
9 Tuntutan Demo Hari Tani Nasional, Rabu 24 September 2025
Dalam aksi ini, para petani membawa sembilan tuntutan utama yang menyoroti ketimpangan agraria di Indonesia yang disebut-sebut semakin memburuk meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah berlaku selama 65 tahun.
“Aksi ini menjadi bentuk koreksi terhadap kegagalan lintas pemerintahan dalam menjalankan agenda reforma agraria,” ujar narahubung KPA.
Massa aksi terdiri dari petani, buruh, mahasiswa, dan masyarakat adat dari berbagai wilayah, termasuk Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, hingga Cilacap.
Salah satu poin krusial dalam tuntutan mereka adalah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional yang lebih otoritatif dan independen.
Kritik terhadap GTRA dan Proyek Pemerintah
Menurut Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) gagal menjalankan mandatnya. Ketimpangan penguasaan lahan semakin tajam, dan ribuan keluarga kehilangan tanah dan mata pencahariannya.
“GTRA terbukti gagal. Ketimpangan lahan makin parah. Petani semakin tergusur, dan lahan-lahan mereka dirampas atas nama pembangunan,” tegas Dewi.
Data KPA mencatat sebanyak 3.234 konflik agraria terjadi sepanjang 2015–2024, mencakup 7,4 juta hektare lahan, dan berdampak pada 1,8 juta keluarga.
Dewi juga menyoroti dampak dari berbagai program pemerintah seperti:
- Proyek Strategis Nasional (PSN)
- Food estate
- Bank tanah
- Militerisasi pangan
Semua itu disebut telah menggerus hak-hak petani dan masyarakat adat, serta membatasi akses masyarakat terhadap laut dan wilayah tangkap ikan.
8.340 Personel Gabungan Dikerahkan
Guna mengamankan jalannya aksi, sebanyak 8.340 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta telah disiagakan sejak dini hari.
Menurut informasi dari Polres Metro Jakarta Pusat, pasukan telah mengikuti apel dan Tactical Wall Game (TWG) sejak pukul 06.00 WIB.
“Pasukan ditempatkan di beberapa titik strategis, mulai dari kawasan Gambir hingga sekitar Gedung DPR,” ujar Kasi Humas Polres Jakpus, Iptu Ruslan Basuki.
Pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari kawasan sekitar DPR selama aksi berlangsung demi menghindari kemacetan dan penumpukan kendaraan.
Aksi Hari Tani Nasional 2025 ini diharapkan menjadi momentum untuk menyuarakan keadilan agraria, terutama bagi petani kecil, masyarakat adat, dan nelayan yang terus menghadapi tekanan struktural dari proyek pembangunan dan korporatisasi lahan.
KPA dan para peserta aksi menegaskan bahwa reforma agraria sejati hanya bisa tercapai dengan adanya komitmen politik yang kuat, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
