INFOTANGERANG.ID- Setelah dua dekade, warga Jakarta menikmati tarif Transjakarta yang sangat terjangkau, yakni hanya Rp3.500 per perjalanan, kini direncanakan akan dinaikan.
Hal ini karena, dibalik harga murah tersebut, tersimpan beban subsidi besar yang harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar layanannya tetap bisa diakses masyarakat.
Tanpa subsidi, tarif Transjakarta sebetulnya bisa mencapai empat kali lipat dari harga yang berlaku sekarang.
Kini, seiring dengan meningkatnya biaya operasional dan tekanan anggaran, rencana penyesuaian tarif pun mulai disiapkan oleh Pemprov.
Tarif Transjakarta Aslinya Jauh Lebih Mahal
Menurut data Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), setiap kali penumpang membayar Rp3.500, Pemprov DKI harus menutup kekurangannya sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per perjalanan, tergantung rute dan jenis armada yang digunakan.
Selisih inilah yang disebut subsidi Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik.
Jika tanpa subsidi, tarif ideal Transjabodetabek bisa mencapai Rp15.000 per sekali jalan.
Subsidi besar ini diberikan agar tarif tetap terjangkau dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum demi menekan kemacetan.
Namun setelah 20 tahun tanpa perubahan tarif, beban keuangan Pemprov kian berat, sehingga penyesuaian harga tiket dianggap langkah realistis untuk menjaga keberlanjutan layanan.
Sebagai informasi, tarif Transjakarta Rp3.500 ini telah berlaku sejak 2005 dan belum pernah mengalami perubahan.
Sejak pertama kali beroperasi pada 15 Januari 2004, harga tiket Transjakarta hanya Rp2.000.
Setahun kemudian, berdasarkan SK Gubernur DKI No. 1912/2005, tarif resmi naik menjadi Rp3.500, dan bertahan hingga kini.
Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) beberapa kali mendorong pemerintah daerah agar melakukan evaluasi tarif.
Ketua DTKJ, Haris Muhammadun, dalam pertemuan bersama Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Jakarta (28 April 2025), mengungkapkan bahwa lembaganya sudah dua kali memberikan rekomendasi kenaikan tarif kepada gubernur sebelumnya.
Menurut hasil kajian Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP), masyarakat sebenarnya siap menerima penyesuaian harga, asalkan layanan terus membaik.
Saat ini, Dishub DKI bersama DTKJ sedang melakukan kajian teknis untuk memastikan skema kenaikan yang paling ideal.
Pemprov DKI Siapkan Kenaikan Tarif Transjakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa penyesuaian tarif Transjakarta akan segera dilakukan. Namun, pengumuman resmi akan disampaikan “pada waktu yang tepat.”
“Nanti, saatnya tiba, kami akan umumkan penyesuaian tarif Transjakarta,” ujar Pramono sebagaimana dilansir dari Kompas.com pada Rabu 29 Oktober 2025).
Pramono menjelaskan, Pemprov tidak bisa terus-menerus menanggung subsidi bagi seluruh pengguna di wilayah Jakarta dan Bodetabek.
Terlebih, saat ini sudah ada 15 kategori masyarakat yang mendapatkan akses gratis, mulai dari ASN, anggota TNI-Polri, pelajar, hingga lansia.
“Kami sudah membebaskan 15 golongan untuk naik Transjakarta gratis. Tapi tidak mungkin pemerintah Jakarta menanggung seluruh beban transportasi bagi seluruh penduduk Jabodetabek,” tegasnya.
Subsidi Terus Membengkak
Tahun 2025, Pemprov DKI menambah alokasi subsidi Transjakarta sebesar Rp300–400 miliar.
Dana ini digunakan untuk memperluas jangkauan layanan, menambah rute baru, serta memperbanyak armada bus listrik demi mendukung transportasi ramah lingkungan.
Pramono menegaskan, kebijakan penyesuaian tarif bukan berarti mengurangi pelayanan publik, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dan keberlanjutan layanan transportasi umum.
“Tarif Transjakarta tetap akan lebih murah dibandingkan wilayah lain, seperti Bogor, Bekasi, atau Tangerang,” ujar Pramono menegaskan.
Dengan demikian, setelah dua dekade bertahan tanpa perubahan, kenaikan tarif Transjakarta menjadi langkah tak terhindarkan.
Hal ini bukan sekadar soal harga, tetapi juga demi keberlanjutan sistem transportasi publik Jakarta ke depan.
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
