INFOTANGERANG.ID- UU Minerba resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna pada Selasa, 18 Februari 2025.
Rapat Paripurna DPR ke-13 masa sidang II 2024-2025 resmi mengesahkan Rancangan Perubahan keempat nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) resmi menjadi undang-undang.
UU Minerba tersebut disahkan di tingkat dua setelah sehari sebelumnya disetujui di tingkat satu, dan disetujui oleh delapan atau seluruh fraksi yang mengikuti rapat paripurna tersebut.
Sebagai informasi, revisi beleid tersebut disepakati di tingkay Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin, 17 Februari 2025.
Dalam proses pembahasan di tingkat satu tersebut, salah satu poin yang disepekati adalah mekanisme alias skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Adanya revisi ini, pemberian izin tambang tentu tak hanya berbentuk lelang saja, melainkan kini telah bisa pula diberikan dengan cara prioritas.
Lewat perubahan skema tersbeut, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, pengusaha mikro kecel dan menengah (UMKM), termasuk koperasi, bisa mendapatkan izin usaha tambang denagn membentuk badan usaha.
Meskipun demikian, izin tersebut tidak serta merta diberi kepada seluruh UMKM, karena pemeirintah memperioritaskan UMKM lokal atau di daerah penghasil tambang.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI memutuskan untuk tidak menjadikan perguruan tinggi sebagai pengelola tambang secara langsung.
Sebagai gantinya, pengelolaan akan diserahkan kepada BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sebagai pihak ketiga.
Badan usaha tersebut akan bertanggung jawab dalam pengelolaan tambang sekaligus memberikan kontribusi kepada kampus yang memerlukan.
Dengan demikian, perguruan tinggi hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari keuntungan yang dihasilkan.
12 Substansi UU Minerba
Dalam pembahasan lebih mendalam, disepakati untuk menyempurnakan Undang-Undang dengan mengubah pasal yang ada serta menambahkan pasal baru, sehingga terdapat 20 pasal yang direvisi dan 8 pasal yang disisipkan.
Perubahan ini mencakup 12 poin utama, antara lain:
1. Penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait jaminan ruang dan perpanjangan kontrak.
2. Penetapan WIUP, WIUPK, atau WPR sebagai dasar tata ruang dan kawasan tanpa perubahan bagi pemegang IUP, IUPK, atau IPR.
3. Prioritas pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri sebelum ekspor (DMO).
4. Pemberian prioritas WIUP mineral logam atau batu bara kepada koperasi, UMKM, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan.
5. Alokasi sebagian keuntungan WIUP dan WIUPK untuk mendukung pendanaan perguruan tinggi guna meningkatkan layanan pendidikan dan kemandirian kampus.
6. Pemberian WIUP/WIUPK secara prioritas kepada BUMN atau perusahaan swasta yang berkomitmen meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
7. Pemerintah dapat menugaskan lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk melakukan penelitian dan pengembangan di wilayah penugasan.
8. Sistem perizinan tambang mineral dan batu bara akan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
9. Audit lingkungan menjadi syarat perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK.
10. Pengembalian lahan yang mengalami tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya kepada negara.
11. Peningkatan komitmen dalam pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hak masyarakat adat.
12. Pemerintah diwajibkan menyelesaikan peraturan pelaksana Undang-Undang ini dalam waktu enam bulan.
Perubahan ini akan mempengaruhi sektor usaha pertambangan, khususnya dalam hal regulasi perizinan, kewajiban pasokan dalam negeri, serta mekanisme pengelolaan lahan.
Follow WhatsApp Channel Infotangerang
1 Komentar