Infotangerang.id- Pengangkatan Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabinet Merah Putih 2024-2029 menarik perhatian publik.
Aktivis asli Papua yang memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan isu HAM, Pigai membawa pengalaman dan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama yang terpinggirkan.
Lahir dari keluarga yang hidup serba kekurangan, Natalius Pigai pernah menjalani kehidupan sederhana di pedalaman Papua dan menggunakan koteka hingga kelas 3 SD.
Natalius Pigai Pernah Menjadi Tukang Parkir
Pada sebuah unggahan di Instagram, Pigai mengungkap kisah inspiratif tentang masa kecilnya yang penuh tantangan.
Ia meninggalkan kampung halamannya pada tahun 1994 dan melanjutkan kehidupan di Yogyakarta dengan tekad mengubah nasib keluarga.
“Keluarga saya hidup miskin di belantara Papua. Tahun 1994 saya ke Jawa, ibu memberi uang Rp300 ribu. Tinggal di Yogyakarta dengan tukang becak,” tulis Pigai dalam sebuah unggahan Instagram @natalius_pigai.
Pigai mengenang perjuangan kerasnya sebagai ASN yang akhirnya mengantarkannya pada posisi puncak sebagai Menteri HAM RI.
“Pegawai negeri rendahan yang mencapai puncak karier tertinggi. Jangan pernah menyerah wahai ASN,” ungkapnya.
Karier Natalius Pigai
Pigai menempuh pendidikan formal di Sekolah Tinggi Pemerintahan Masyarakat Desa di Yogyakarta dan berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
Kemudian Pigai mengikuti berbagai pelatihan non-formal yang memperdalam keahliannya, termasuk statistika di Universitas Indonesia, pelatihan di LIPI, serta pelatihan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara.
Mengawali kariernya sebagai juru parkir dan kemudian melanjutkan perjalanan profesionalnya sebagai tenaga honorer, CPNS, hingga PNS.
Karier profesional Pigai dimulai sebagai staf khusus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 1999 hingga 2004.
Selama periode ini, Pigai juga dikenal sebagai moderator dialog interaktif di TVRI, di mana ia membahas berbagai isu politik dan pemerintahan dengan berbagai tokoh.
Pengalamannya terus berkembang ketika ia menjadi Konsultan Deputi Pengawasan di BRR Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2012.
Di luar pemerintah, Pigai terlibat aktif dalam Yayasan Sejati yang memperjuangkan hak-hak kelompok terpinggir seperti masyarakat Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.
Minta Kenaikan Anggaran Kementerian HAM
Setelah dilantik, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran Kementerian HAM dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun.
Menurutnya, kenaikan ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Pigai menyampaikan bahwa kenaikan anggaran ini akan digunakan untuk program seperti pendidikan HAM bagi masyarakat usia muda di desa-desa seluruh Indonesia.
1 Komentar